Koalisi Hipermawa Menggugat, Sorot Pengadaan Ambulance dan Tindaklanjut Temuan BPK

Koalisi Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipermawa) Wajo, memberikan aspirasi di Kantor Bupati Wajo Jl. Rusa. Penyampaian peryataan sikap pun diterima segera oleh Pelaksana Tugas Sekda Wajo Andi Ismirar didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo, Saktiar, Selasa, 13 Juli 2021.

Jenderal Lapangan aksi ini, Wahyudi, kepada beritasulsel.com, menegaskan, pengakuan sikap yang disampaikan menyangkut dugaan terjadi penyimpangan pengadaan mobil ambulance di mana tidak sesuai dengan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 pasal 5 ayat 1 huduf b Tentang Pengadaan Sarana Transportasi di desa untuk mencukupi kebutuhan kebugaran masyarakat. Selain itu, kata Wahyudi, pengadaan ini jugalah untuk mencukupi kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial.

Menurut Wahyudi, yang juga aktivis HMI ini, pengadaan mobil ambulance desa ini tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana Kepmenkes No. 143/Menkes-Kesos/SK/II/2021 mengenai standarisasi kendaraan pelayanan medik.

“Inilah yang jadi atensi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan laporan hasil pengecekan (LHP) BPK pada realisasi APBDes tahun 2018 dan triwulan 2019,” ungkap Wahyudi Sewa Ambulance .

Sekadar diketahui, Pemdes merealisasikan membeli modal mobil fasilitas kebugaran masyarakat atau ambulance dengan nilai realisasi Rp. 3.810.342.550. Namun kemudian, kabarnya membeli pengadaan mobil fasilitas kebugaran ini diluar berasal dari spesifikasi karena pembelian kendaraan bukan kendaraan medik sebagai layaknya, namun kendaraan yang dibeli adalah merek merek kendaraan lazim layaknya Avanza, Xenia, Teriox, Rush, Luxio hingga expander.

Kondisi ini menurut Wahyudi, semakin tersamarkan dengan ada surat edaran pemerintah daerah yang ditanda tangani oleh wakil bupati Wajo yang memerintahkan untuk laksanakan branding dengan keseragaman.

Tak pelak, temuan BPK mengenai pengadaan ambulance desa yang hingga hari ini belum tersedia usaha untuk
memperbaiki, dan juga banyaknya temuan inspektorat yang tidak dilimpahkan ke APH.

“Kami menilai inspektorat tidak transparan karena kita duga belum tersedia usaha untuk laksanakan audit mengenai dana hibah yang digunakan oleh ormas maupun OKP, karena dianggap dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Wahyudi yang juga menyorot dana hibah yang mengalir ke OKP dan ormas yang tersedia di Kabupaten Wajo.

Koalisi Hipermawa Menggugat, Sorot Pengadaan Ambulance dan Tindaklanjut Temuan BPK

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *